Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Tahun 2021 dengan kembali meraih predikat Terbaik 1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Kamis (2/12/2021). Penghargaan yang juga diraih pada 2019 dan 2020 ini menurut Ketua KPU RI, Ilham Saputra sebagai penegasan komitmen lembaganya menyediakan informasi hukum bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi penghargaan ini dan akan mengonsolidasi kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap anggota JDIHN apa yang sudah kita lakukan dan ingin kita lakukan setahun ke depan,” kata Ilham seusai menerima penghargaan Terbaik 1 JDIHN yang diserahkan Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly. Ilham pun menyadari masifnya perkembangan teknologi perlu disikapi dengan layanan informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Dan perubahan serta inovasi informasi hukum perlu dilakukan. “Masyarakat tentu harus bisa mengakses produk hukum kita, KPU, kepada pemilih, partai, masyarakat untuk transparansi, untuk memahami bagaimana pemilu itu bekerja dan bagaimana KPU menyelenggarakan tahapan-tahapan kepemiluan,” tambah Ilham. Sementara itu pada sambutannya, Yasonna H Laoly menyampaikan terima kasih kepada para anggota JDIHN atas sinergitas dalam mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan untuk melanjutkan reformasi hukum sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik dibidang hukum secara berkesinambungan. Yasonna juga mengapresiasi anggota JDIHN yang tiga kali berturut-turut memperoleh predikat Terbaik 1. Juga kepada anggota JDIHN yang websitenya telah terintegrasi. Sebagai informasi selain KPU (Terbaik 1), untuk kategori Lembaga Nonstruktural, Terbaik 2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Terbaik 3 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Terbaik 4 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Terbaik 5 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Adapun untuk kategori lainnya, Kategori Kementerian; Terbaik 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Terbaik 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika; Terbaik 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Terbaik 4 Kementerian Ketenagakerjaan; Terbaik 5 Kementerian Keuangan. Ketegori Lembaga Negara; Terbaik 1 BPK RI, Terbaik 2 DPR RI, Terbaik 3 DPD RI, Terbaik 4 Ombudsman RI, Terbaik 5 MPR. Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Terbaik 1 BNPT, Terbaik 2 Perpustakaan Nasional, Terbaik 3 BP2MI, Terbaik 4 RRI, Terbaik 5 ANRI. Kategori Provinsi; Terbaik 1 Jawa Barat; Terbaik 2 Jawa Tengah; Terbaik 3 Jawa Timur; Terbaik 4 Bali; Terbaik 5 Sulawesi Barat. Kategori Kabupaten; Terbaik 1 Kab Banyuwangi, Terbaik 2 Sukoharjo, Terbaik 3 Kab Batang, Terbaik 4 Kab Sumedang, Terbaik 5 Kab Wonosobo, Terbaik 6 Kab Sleman, Terbaik 7 Kab Tuban, Terbaik 8 Kab CIanjur, Terbaik 9 Kab Kendal, Terbaik 10 Kab Semarang. Kategori Kota; Terbaik 1 Kota Sukabumi, Terbaik 2 Kota Banjarmasin, Terbaik 3 Kota Surakarta, Terbaik 4 Kota Bandung, Terbaik 5 Kota Bekasi. Kategori Sekretariat DPRD Provinsi; Terbaik 1 Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Terbaik 2 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten; Terbaik 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, Terbaik 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang. Kategori Sekretariat DPRD Kota; Terbaik 1 Sekretariat DPRD Kota Batam, Terbaik 2 Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan kategori Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi; Terbaik 3 Universitas Sam Ratulangi, Terbaik 2 Universitas Pamulang, Terbaik 1 Universitas Bandar Lampung. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Di tengah era revolusi industri 4.0, pengelolaan satu data menjadi penting dalam berbagai lini kehidupan termasuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketua KPU RI, Ilham Saputra meminta jajarannya terus meningkatkan pengelolaan satu data yang komprehensif dan akurat jelang Pemilu dan Pemilihan 2024. Ilham menjelaskan KPU sudah memiliki berbagai alat yang dapat digunakan untuk menunjang pengelolaan satu data, alat-alat yang dimaksud meliputi Sistem Informasi yang sudah dibangun mulai dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan lain sebagainya. “KPU menganggap bahwa diskusi membahas bagaimana sebetulnya mengelola big data atau satu data baik itu pemilu terkait indonesia penting untuk dibuat karena formulasinya ini nanti narasumber bisa berikan contoh kepada kita bagaimana KPU bisa membuat satu big data yang memang komprehensif satu big data yang akurat,” terang Ilham membuka Webinar Knowledge Sharing Digitalisasi Pemilu Seri IV dengan tema “Membangun Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia” secara daring, Rabu (1/12/2021). Senada, Anggota KPU RI, Viryan juga mengingatkan pentingnya pengolahan data di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi. Viryan menjelaskan dalam konteks data kepemiluan bagaimana membangun kedaulatan digital menjadi penting. Viryan menambahkan, berkaca pelaksanaan pemilu di berbagai negara yang tidak dikelola dengan konsep digital  kepercayaan terhadap hasil pemilunya menjadi tidak tinggi.  “Pemerintah sudah keluarkan perpres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia, KPU RI merespon aktif perpres tersebut kami sadar sehingga tata kelola data bisa efisien dan efektif, pada konteks tersebut kami patuh dan mengikuti regulasi tersebut, dan KPU juga sudah membuat peraturan KPU terkait tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” tegas Viryan Hadir secara daring sebagai Narasumber, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memaparkan materi terkait pentingnya satu data Indonesia, saking pentingnya, Moeldoko mengistilahkan data sebagai the new oil di era sekarang.  “KSP siap memberikan dukungan penuh atas satu data Indonesia ini agar KPU memiliki data yang lebih komprehensif lebih detail,” ungkap Moeldoko Sementara itu yang juga hadir sebagai narasumber, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi menjelaskan materi terkait gambaran umum satu data indonesia, evaluasi pemilu 2019 dan pemiihan serentak 2020, arah pembangunan data pemilu terintegrasi. Usai paparan, webinar juga diisi dengan sesi tanya jawab. Hadir dalam webinar ini juga Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro. (Original Posted by humas kpu ri bil/foto: bil/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Pemilih baru karena telah berusia 17 tahun atau lebih, pada Pemilihan dan Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi muda yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk itu, sangat penting memberikan pemilih pemula ini pendidikan pemilih agar mereka memahami haknya secara cerdas, mandiri, dan tidak terhasut hoaks.  Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam webinar bertemakan "Peranan Pemilih Pemula Dalam Menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Yang Lebih Baik dan Berintegritas” digelar KPU Kabupaten Majalengka, Rabu (1/12/2021). Dewa meminta agar semua pihak (tidak hanya KPU) yang memerhatikan pemilih pemula. Dia mencontohkan guru dapat mendidik siswa/i di sekolah masing-masing, begitu juga dengan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab moral dalam membangun pemilih muda yang berkarakter menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.  Dewa menambahkan, tujuan pendidikan pemilih bagi pemilih muda juga untuk mempersiapkan mereka berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. "Regenerasi, generasi muda ini bisa juga nanti menjadi penyelenggara, bukan tidak mungkin. Dimulai sebagai pemilih dulu lalu sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS sebagai KPPS sampai tingkat pusat," kata Dewa.  Senada, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok juga sepakat, dengan jumlah yang potensial pendidikan pemilih bagi pemilih pemula harus dilakukan. Ini juga sebagai upaya mencegah sikap apatis terhadap proses pemilu dan demokrasi. "Antusiasnya ditandai dengan mereka tahu siapa yang akan dipilih, tahu parpol yang menjadi peserta pemilu dan tahu parpol yang akan dipilih,calon eksekutif dan legislatif yang akan dipilihnya," ucap Rifqi. Sementara itu, Anggota KPU Kab Majalengka Cecep Jamaksari mengatakan beban kerja penyelenggara akan ringan jika semakin banyak yang paham pemilu dan pemilihnya pintar. Untuk itu, pentingnya pendidikan pemilih bagi seluruh kalangan, terkhususnya pemilih pemula yang baru akan menggunakan hak pilihnya agar  pemilu dan pemilihan berkualitas. "Jangan sampai pemilih datang ke bilik suara, jangan sampai kualitas tidak bertambah nanti suara sah tidak bertambah karena tidak mengerti, banyak surat suara tidak sah karena tidak memahami," kata Cecep.  Webinar ini juga sekaligus diisi kegiatan kunjungan siswa/i SLTA se-Kabupaten Majalengka ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) atau Rumah Informasi Terpadu (Rindu) milik KPU Kab Majalengka. Ketua KPU Kab Majalengka, Agus Syuhada menyampaikan RPP atau Rindu sebagai sarana pendidikan pemilih yang menyajikan segala macam informasi kepemiluan. Kunjungan siswa/i SLTA se-Kab Majalengka diharapkannya dapat meningkatkan partisipasi anak-anak muda yang selama ini dilihatnya tidak tertarik untuk terjun politik praktis.  Turut hadir dalam webinar, Anggota KPU Kabupaten Majalengka Sarkan dan Elih Solehah Fatimah, Sekretaris KPU Kab. Majalengka, para guru beserta siswa/i SLTA se-Kab. Majalengka (secara luring dan daring). (Original Posted by humas kpu ri tenri/ foto dok zoom/ed diR)

Pacitan, kab-pacitan.kpu.go.id - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dokumen Hukum di KPU Kabupten Pacitan yang aman, dan terinveratisir, Divisi Hukum dan Pengawasan bersama Jajaran Suboordninator Hukum KPU Kabupaten Pacitan berinisiasi melakukan pengembangan Sistem Aplikasi dalam pengarsipan  Dokumen ini. Bentuk Aplikasi yang dikembangkan ini bernama Sistem Integrasi Dokumentasi dan Arsip Hukum (SIDAKU) dimana seluruh jenis Naskah Dinas yang merupakan produk dari bagian hukum yang telah diterbitkan dapat terintegrasi dalam (satu) wadah aplikasi. Dengan berbagai persiapan dalam pengembangannya yang telah dilakukan berkali-kali ujicoba, pada akhirnya KPU Kabupaten Pacitan dapat menggelar Launching SIDAKU secara Virtual pada hari Selasa (30/11).  Dalam kesempatan KPU Kabupaten Pacitan mengundang Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melelui KPU Provinsi. Dalam kesempatan yang sama acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra, Ketua KPU Provinsi Jawa Timut Chairul Anam bersama Divisis Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto. Acara diawali dengan sambutan selamat datang oleh Ketua KPU Kabupaten Sulis Styorini, dilanjutkan sambutan pengantar oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur. Setelahnya memasuki acara ceremony launching yang ditandai dengan dibunyikan sirine serta pemutaran vidio Teaser SIDAKU oleh Ketua dengan didampingi seluruh anggotanya. Berikutnya Ketua KPU RI dalam sambutan pengarahannya menyampaikan sangat apresiasi atas munculnya gagasan dalam pengembangan SIDAKU ini, karena kedepannya akan sangat membantu dalam pendokumentasian arsip hukum di KPU Kabupaten Pacitan. Selain bentuk apresiasi, rasa bangga juga disampaikan oleh beliau, dan harapan kedepannya sistem ini juga dapat dikembangkan untuk pendokumentasian arsip seluruh Naskah Dinas yang terintegrasi  dengan bagian lain dalam satu lembaga KPU Kabupaten Pacitan. Sebelum acara selesai Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, juga memberikan sambutan yang sangat apresiatif kepada KPU Kabupaten Pacitan yang telah memberikan inovasi baru dalam pendokumentasian arsip karena merupakan kali pertama dari KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan mengembangan SIDAKU ini.  (*)

Sidoarjo, kab-pacitan.kpu.go.id  - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA), dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc. Kegiatan yang dihelat selama dua hari, tanggal 25-26 September, dilaksanakan di Kantor KPU Sidoarjo, Jl. Raya Cemeng Kalang No. 1 Ngemplak, Cemeng Kalang, Sidoarjo. Miftahur Rozaq, saat membuka acara rakor menegaskan ada tiga hal yang perlu dikuatkan dalam tata kelola kepemiluan. Pertama penguatan pemahanan tata kelola kelembagaan pemilu. Kedua penguatan pemahaman regulasi dan ketiga pemahaman tentang . “Jadi ada 3 Penguatan sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu yaitu pertama Penguatan pemahanan tata kelola kelembagaan pemilu, kedua Penguatan pemahaman regulasi, ketiga yaitu Pemahanan tentang Information Technology (IT),” tutur Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Propinsi Jawa Timur. Karena itu, rakor dukungan SIAKBA merupakan pengejawantahan penguatan tata kelola kepemiluan bidang IT. Terlebih, saat ini, rancangan PKPU tentang SIAKBA sudah disusun. Tinggal penyempurnaan dan ditetapkan. Sementara itu, Rochani, pengampu Disivisi SDM dan Litbang KPU Propinsi Jawa Timur, memaparkan panjang lebar mengenai SIAKBA. Intinya, aplikasi ini, sebagai alat bantu proses pendaftaran dan pengelolaan data Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. “Nanti semua komisioner dan sub bag hukum dan SDM masing-masing kabupaten/kota melakukan simulasi aplikasi,” tuturnya. Dengan harapan, semua bisa mengerti dan memahami fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Tidak itu saja, dengan simulasi, juga bisa diketahui sejauhmana tingkat kesulitan hal-hal teknis mengenai penggunaan aplikasi. Alurnya, mulai dari pendaftaran akun, pengisian pendaftaran, aktivasi pada email dan login SIAKBA. Karena itu, sebelum membuka aplikasi, pelamar melengkapi terlebih dulu identitas, foto maupun kelengkapan administrasi lainnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan KPU Jatim, diantaranya Miftahur Rozaq, Rochani, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini, Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dan Sub Bag Hukum dan SDM se-Jawa Timur. KPU Kabupaten Pacitan dihadiri Iwit W. Santoso (Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM) serta Danang Kuntadi (Kasubbag Hukum dan SDM). (Tim Bakohumas KPU Pacitan)