Berita Terkini

357

Persiapkan Pembentukan KPPS Pemilu 2024, KPU Jatim Rakor Bersama Kabupaten/Kota Bahas Tata Kerja dan Syarat Kelengkapan Dokumen

Kota Pasuruan, kab-pacitan.kpu.go.id- Guna mempersiapkan tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan KPU Kabupaten/Kota. Rakor Persiapan Pembentukan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 kali ini membahas terkait tata kerja, syarat dan kelengkapan dokumen Calon Anggota KPPS. Kegiatan berlangsung selama dua hari yakni Selasa - Rabu, 13 - 14 November 2023. Bertempat di Aula Kantor KPU Kota Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No.119 A, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. Dengan diikuti oleh Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM serta Kasubag Hukum dan SDM dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Plh. Ketua KPU Kota Pasuruan, Helmi sebagai tuan rumah menyambut para peserta yang hadir sembari memperkenalkan tempat wisata yang ada di Kota Pasuruan. Berikutnya, mewakili sambutan Ketua KPU Jatim, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Athoillah berharap agar pembentukan KPPS dan tahapan-tahapan Pemilu lainnya dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan berlaku. “Pembentukan KPPS jika tidak ditangani dengan baik, akan lebih ramai dibanding pembentukan PPK dan PPS karena jumlah KPPS lebih banyak. Kita harus bersiap pula dengan kesiapan manajemen media sosial nanti saat pembentukan KPPS,” tuturnya. Sementara itu, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani menyampaikan bahwa agenda kali ini adalah tindak lanjut pasca dilaksakannya rakor evaluasi Badan Adhoc beberapa waktu yang lalu. “Untuk itu, target rakor selanjutnya adalah membahas tata cara, mekanisme dan prosedur yang akan digunakan dalam pembentukan Calon Anggota KPPS pada akhir bulan November 2023 ini,” terangnya. Lebih lanjut, Rochani mengutarakan tantangan terbesar dalam pembentukan KPPS. “Pembentukan KPPS tidak ditangani sendiri oleh KPU Kabupaten/Kota, melainkan oleh PPS. Jadi tantangan kita adalah penyampaian (transfer knowledge) pada PPS terkait pembentukan KPPS yang juga harus melewati PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Tidak bisa pula KPU Kabupaten Kota menyampaikan langsung pada PPS,” ungkapnya. Mengimbuhkan, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rakor nasional, diketahui bahwa tidak terdapat tambahan TPS maupun TPS Loksus. “Pembentukan TPS ini sudah sesuai yang ditetapkan pada penetapan DPT lalu,” paparnya. Ia juga mengatakan, jumlah TPS pada Pemilu kali ini lebih banyak jumlahnya dibanding Pilkada 2020. Oleh karena itu, Pemilu 2024 perlu bekerja lebih maksimal untuk pembentukan KPPS. “Karena TPS-nya lebih banyak dibanding Pilkada 2020 lalu. Pembentukan TPS dibuat efektif jumlahnya, karena juga akan terkait dengan pembentukan petugas TPS,” pungkasnya. Selanjutnya, sesi materi dipaparkan oleh Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim serta Divisi Sosdiklih; Parmas SDM KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir dari jajaran KPU Jatim, antara lain yakni Anggota KPU, Rochani, Insan Qoriawan, Nurul Amalia, dan Athoillah, Kepala Subbagian SDM, Fungsional Ahli Muda serta Staf Sekretariat KPU Jatim.*** (Repost jatim.kpu.go.id)


Selengkapnya
406

Persiapan Rekrutmen KPPS, Lakukan Koordinasi Dengan Pemkab

Pacitan, kab-pct.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi terkait persiapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024, Senin (6/11/2023).  Kegiatan yang dilaksanakan di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pacitan itu dihadir sejumlah instansi terkait. Diantaranya, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol, BKD dan Bagian Hukum. Ada beberapa hal dilakukan pembahasan dan koordinasi. “Sebelumnya KPU sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Pacitan. Jadi, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut,” kata Iwit W. Santoso, Anggota KPU Pacitan. Dikatakan, pemeriksaan Kesehatan merupakan salah satu syarat menjadi KPPS. Hanya saja, kebutuhan KPPS untuk Pemilu 2024, jumlah cukup besar.  Yakni tujuh dikalikan jumlah TPS sebanyak 1.860. Sehingga, kebutuhan KPPS sebanyak 13.020 -an. “Mungkin, yang mendaftar lebih dari itu”. Dalam koordinasi tersebut, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM ini mengungkapkan, diperlukan pengaturan pemeriksaan bagi calon KPPS di puskesmas-puskesmas yang ditunjuk. Sehingga, pada saatnya nanti tidak terjadi penumpukkan di ruang pelayanan umum puskesmas-puskesmas, yang bisa mengganggu layanan lainnya. “Syukur nanti pemeriksaan digratiskan atau ada keringanan biaya,” harap Iwit. Menyikapi hal itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pacitan, Deni Cahyantoro, akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Kesehatan. Sehingga, bisa memberikan pelayanan maksimal bagi calon KPPS yang akan mencari surat keterangan sehat dari puskesmas-puskesmas. “Tidak itu saja, nanti juga akan dijadwalkan pemeriksaan Kesehatan per desa/kelurahan. Sehingga tidak terjadi antrian Panjang,” pungkas Deni Cahyantoro. (Tim Bakohumas KPU Pacitan)


Selengkapnya
370

KPU Pacitan Gelar Diskusi Dengan HMI Cabang Pacitan

Pacitan, kab-pacitan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menerima sejumlah pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang, Minggu (5/11/2023). Kegiatan diskusi yang dihelat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Pacitan ini, mengusung tema upaya KPU menciptakan Pemilu ramah disabilitas. Ketua HMI Cabang Pacitan, Ari Cahyono mengatakan, partisipasi kelompok disabiltas di Pacitan masih rendah. Hal itu terlihat dalam perhelatan Pemilu 2019 lalu. Dari jiwa pilih sekitar seribuan, tingkat partisipasi hanya 18 persen. Karena itu perlu upaya riil untuk menggenjot partisipasi. Terlebih, Pemilu 2024 adalah Pemilu inklusif. Selain itu, ada beberapa juga beberapa harapan yang disampaikan aktivis HMI. Diantaranya, keberadaan disabilitas bisa dilibatkan sebagai penyelenggara atau menjadi relawan. Sehingga, paling tidak bisa menjadi jembatan untuk mensosialisasikan kepada komunitasnya. Menanggapi hal itu, Iwit W. Santoso menyampaikan apresiasi tinggi kepada HMI Cabang Pacitan. Anggota KPU Pacitan Divisi Sosdikilih Parmas dan SDM ini, menilai kehadiran aktivis merupakan wujud partisipasi Pemilu 2024. “Terima kasih masukkannya. Sebab, Pemilu 2024 membutuhkan partisipasi semua masyarakat. Salah satunya dari teman-teman HMI. Dan masukkan tersebut akan kami sampaikan pada kesempatan rapat pleno. Tentu, harapannya, bisa ditindaklanjuti”. Sementara itu, Eko Setiawan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) mengatakan, pada kegiatan coklit beberapa waktu lalu, KPU sudah mendata secara rinci komunitas disabilitas. Sampai dengan pembagian TPSnya. “Tujuannya untuk memudahkan melakukan sosialisasi dan tentunya meningkatkan partisipasinya pada Pemilu 2024,” jelas Eko Setiawan.  (Tim Bakohumas KPU Pacitan)


Selengkapnya
370

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bareng UMKM

Nawangan, kab-pacitan.kpu.go.id- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nawangan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada warga  masyarakat Kecamatan Nawangan pada momentum Nawangan Semarak UMKM, Sabtu (4/11/2023). Sesaat setelah acara pembukaan, PPK Nawangan memberikan sosialisasi terkait dengan tahapan pemilihan umum yang sedang berjalan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut disampaikan di sela-sela pengundian doorprize yang dilaksanakan di Monumen Jendral Soedirman. Dikatakan, saat ini, tinggal kurang 100 hari lagi menuju 14 Februari 2024. Berbagai tahapan juga dilaksanakan dengan baik dan lancar. Diantaranya, menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), dan saat ini juga persiapan tahapan kampanye dan logistik. Deny Ardana Habi Kusuma, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia menyampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. "Karena itu, Bapak/Ibu warga masyarakat Kecamatan Nawangan, jangan lupa tanggal 14 Februari dating ke TPS untuk menggunakan hak pilih anda. Harinya Rabu Legi. Nanti di TPS kita akan mendapatkan lima surat suara dengan rincian surat suara warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden, surat suara warna merah untuk memilih DPD, surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI, surat suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, dan surat suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota" terang Deny Lebih lanjut, Deny juga menyampaikan terkait dengan tata cara cek DPT online kepada masyarakat Kecamatan Nawangan.  Caranya silakan mengakses website cekdptonline.go.id, di website tersebut dengan memasukkan NIK. Nanti akan muncul informasi nama pemilih, alamat dan TPS tempat mencoblos nanti.  Selain melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, PPK bersama Jajaran PPS di wilayah Nawangan juga membuka stand UMKM yang mana sambil menjual produknya juga memberikan layanan cek DPT online. Acara tersebut selesai pada pukul 15.00 Sore dan dimonitoring langsung oleh Panitia Pengawas Kecamatan Nawangan. (Tim Bakohumas KPU Pacitan/Den)


Selengkapnya
361

KPU Pacitan Bersiap Layanan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Tingkat Kabupaten

Pacitan, kab-pacitan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan bersiap memberikan pelayanan bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk mendaftarkan pelaksana kampanye tingkat kabupaten. “Kami sudah membentuk Tim Petugas, menyiapkan helpdesk berikut publikasi,” kata Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM), Jumat (4/11/2023). Dikatakan sesuai Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2023, yang merupakan perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilu, parpol peserta Pemilu harus mendaftaran Pelaksana Kampanye. Baik Pelaksana Kampanye Pemilu untuk anggota DPR (tingkat nasional), Anggota DPRD Propinsi (tingkat propinsi) maupun DPRD Kabupaten/Kota (tingkat kabupaten/kota). Begitu juga untuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD.  “Pelayanan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ini mulai tanggal empat sampai tanggal dua puluh lima November 2023 atau tiga hari menjelang masa kampanye. Periode waktu ini juga sama dengan pendaftaran akun medsos untuk kampanye,” imbuh Iwit. Lebih lanjut, pelayanan menjelang masa kampanye juga meliputi penerimaan materi dan desain Alat Peraga Kampanye (APK) dari parpol peserta pemilu. Teknisnya, setelah diserahkan, KPU akan melakukan approving Bersama Polres dan Bawaslu, sebelum diserahkan Kembali ke peserta Pemilu untuk dicetak. “Periode waktunya mulai tanggal 4 sampai dengan 23 November 2023 atau lima hari sdebelum masa kampanye”. Sedangkan pendaftaran Pelaksana dan Tim Kampanye Capres dan Cawapres, dimulai 14 November sampai dengan 25 November 2023. Sebab, sesuai jadwalnya, pasangan Capres Cawapres baru akan ditetapkan tanggal 13 November 2023. “Petugas Helpdesk akan bekerja setiap hari pada jam kerja, mulai 08.00 – 16.00 WIB”. (Tim Bakohumas KPU Pacitan)


Selengkapnya
357

Pantau Kesiapan Logistik Pemilu 2024, KPU Jatim Gelar Evaluasi Pengadaan Tahap I Bersama 38 Kabupaten/Kota

Surabaya, kab-pacitan.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kesiapan Logistik Tahap I dan Pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya untuk Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 2 November 2023. Evaluasi yang digelar bersama dengan 38 KPU Kabupaten/Kota tersebut bertujuan untuk memantau dan memastikan proses pengadaan logistik Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.  Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, saat membuka acara mengatakan bahwa distribusi logistik merupakan salah satu tahapan yang menjadi fokus KPU jelang pelaksanaan pemungutan suara yang sudah semakin dekat.  “Proses pengadaan logistik tahap I oleh pihak penyedia sudah selesai. Kejelasan batas waktu terkait kesiapan gudang harus dipastikan dan segera mencari alternatif apabila Bulog tidak dapat digunakan,” kata Anam. Ia pun mengingatkan terkait proses pengadaan logistik tahap II yang akan segera berlangsung. Di mana terdapat kewenangan tertentu baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahan, utamanya mengenai spesifikasi maupun jumlah pengadaan. Sementara itu, Anggota KPU Jatim yang membidangi logistik Miftahur Rozaq, menyampaikan bahwa rakor ini sebagai evaluasi persiapan pengadaan logistik. Seperti halnya proses sewa gudang dan pengecekan standar kelengkapan gudang yang telah tersedia. Pria kelahiran Madura tersebut juga menginformasikan perkembangan kesiapan gudang dari 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. “Dari 38 kabupaten/kota, sebanyak 24 gudang terkonfirmasi sudah siap. Atas dasar itu, akan dibahas secara detail mengenai pengadaan dukungan perlengkapan lainnya serta meninjau jika terdapat kendala dalam prosesnya. Estimasi pengadaan logistik tahap II paling cepat terlaksana pada 10 November 2023,” terangnya. Mengimbuhkan koleganya, Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam penyebarluasan informasi seputar pengadaan logistik. “Posisi Kasubbag sifatnya menyuplai data dan informasi, sementara dalam penyampaian kepada publik harus dalam sepengetahuan minimal Sekretaris atau utamanya Komisioner. Jangan menyampaikan informasi yang bohong,” tegasnya. Sebagai informasi, turut hadir dalam rakor yaitu Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima yang di waktu sama juga sedang memenuhi agenda kunjungan monitoring gudang logistik di Jawa Timur.  Wima, sapaan akrabnya, turut menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait gudang logistik.  Rakor berlangsung selama dua hari, hingga Jumat, 3 November 2023. Bertempat di Hotel Movenpick Surabaya City, Jalan Ahmad Yani Nomor 71 Surabaya. Hadir sebagai peserta dari 38 KPU kabupaten/kota masing-masing Sekretaris dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logitik.  Sementara dari KPU Jatim hadir pula Anggota Insan Qoriawan, Athoillah, dan Nurul Amalia, serta Sekretaris Nanik Karsini.  (Repost jatim.kpu.go.id)


Selengkapnya