Pacitan, kab-pacitan.kpu.go.id — Seiring berakhirnya tahun anggaran 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja (satker) dapat diselesaikan secara optimal.

Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan Suharto (Totok) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengimbau seluruh pengelola keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di penghujung tahun. Imbauan tersebut bertujuan agar seluruh transaksi keuangan dapat diproses dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, pengelola keuangan KPU Kabupaten Pacitan, yakni Haning Wahyu Puspitasari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Toni Cahyo Nugroho selaku Bendahara Pengeluaran, hadir langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan. Kehadiran ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban satker di akhir tahun anggaran, termasuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana.

Proses tersebut dilakukan dengan mencocokkan posisi saldo kas, baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas Lainnya, sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil. Apabila masih terdapat sisa saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, maka dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan Suharto (Totok), menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung kinerja lembaga dan menjaga kepercayaan publik.

“Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Totok

Melalui pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Totok juga berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

#KPUmelayani